Pakistan Memanas

0
28
http://www.aljazeera.com

Aksi protes di Islamabad, Pakistan, berlanjut. Mereka menuntut Menteri Hukum Federal untuk mengundurkan diri karena dianggap membuat negara terlalu lunak terhadap sekte Ahmadiyah.

Wartapilihan.com, Islamabad –Ratusan orang terus memblokir pintu masuk utama ibukota Pakistan. Mereka menuntut pengunduran diri Menteri Hukum Federal. Selain utu, mereka menuntut ketaatan yang menyeluruh terhadap undang-undang penghujatan di negara tersebut.

Dipimpin oleh Khadim Hussain Rizvi, pemimpin partai politik Tehreek-e-Labbaik Pakistan, para pemrotes duduk-duduk di sebuah jalan raya utama memasuki hari keenamnya pada hari Senin (13/11).

Para demonstran, yang jumlahnya mencapai 2.000 orang pada puncaknya, memasuki Islamabad pekan lalu. Mereka memprotes sedikit perubahan dalam undang-undang pemilihan negara tersebut.

Pemrotes melihat hal tersebut sebagai pelunakan posisi negara terhadap  Ahmadiyah. Anggota parlemen Muslim di Pakistan diminta untuk menyatakan bahwa mereka  anggota sekte Ahmadiyah sebagai non-Muslim, dan nabi mereka adalah “penipu”. RUU reformasi pemilihan mengubah kata-kata deklarasi tersebut menjadi “Saya percaya” dari “Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh”yang menurut Rizvi dan pendukungnya tidak dapat diterima.

RUU tersebut diubah untuk kembali ke kata-kata asli pada tanggal 5 Oktober, beberapa hari setelah diubah. Namun, pendukung Rizvi menuntut Menteri Hukum Federal, Zahid Hamid, yang mereka anggap bertanggung jawab atas perubahan tersebut dipecat dan menghadapi tuntutan pidana. Pemerintah telah berulang kali mengatakan bahwa perubahan kata-kata adalah “kesalahan administrasi penulisan”.

Protes tersebut menandai tantangan terbaru bagi pemerintah PML-N yang sedang diperangi, yang melihat pemimpinnya Nawaz Sharif didiskualifikasi sebagai perdana menteri pada bulan Juli dan sejak itu telah memperjuangkan keputusan mengenai bidang politik dan hukum.

Partai Tehreek-e-Labbaik telah memanfaatkan reputasi pemimpin sebagai pembela setia undang-undang penghujatan ketat negara tersebut, yang mendikte hukuman mati wajib bagi mereka yang terbukti menghina Nabi Islam. Beberapa tahun terakhir telah melihat peningkatan ekspansi dalam apa yang secara luas dianggap “penghujatan”.

Sedikitnya 73 orang telah dibunuh karena tuduhan penghujatan sejak tahun 1990. Partai tersebut berhasil mengamankan tempat ketiga dalam pemilihan baru-baru ini di kota timur Lahore, jantung partai PML-N yang berkuasa. Hal ini juga menunjukkan kemunculan yang kuat di pemilihan lain di kota Peshawar di barat laut, mengantongi 7,6 persen suara.

Negosiasi atau kekuatan

Islamabad berada di bawah penguncian virtual sejak para pemrotes memasuki kota, berkemah di persimpangan jalan raya utama menuju kota. Pemerintah telah mengerahkan sebanyak 1.800 personil polisi untuk mengamankan titik masuk dan keluar di dekat demonstrasi tersebut, serta menghalangi akses ke pemerintah kota dengan menggunakan kontainer kargo.

“Ini adalah kesalahan pemerintah bahwa orang-orang menghadapi ketidaknyamanan seperti itu,” kata Faisal Javed, 23 tahun, yang melakukan perjalanan dari kota Toba Tek Singh, 300 km selatan ibukota, untuk menghadiri demonstrasi tersebut. “Kami akan tinggal selama (Rizvi) ada di sini.”

Para pejabat pemerintahan mengatakan mereka fokus untuk mengakhiri kebuntuan melalui negosiasi, namun tidak ada resolusi yang jelas yang telah dicapai.

“Pemerintah jelas dalam satu hal: Kami tidak akan menerima tuntutan apapun yang tidak sesuai dengan konstitusi atau hukum,” kata Talal Chaudhry, Menteri Negara Bagian di Kementerian Dalam Negeri, kepada Al Jazeera.

Chaudhry mengatakan bahwa pemerintahnya memilih untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap para pemrotes, namun tidak ragu untuk melakukannya jika diperlukan.

“Jika kita ingin mengurangi atau mengeluarkannya dari sana, kita bisa melakukannya, tetapi di Pakistan kita sudah berperang ketika agama berada di pusat, dan kita tidak ingin ada situasi dimana sekte agama terbesar merasa menjadi korban, ” katanya.

“Tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut pada periode yang tidak terbatas,” kata Mushtaq Ahmed, seorang pejabat administrasi sipil senior. Demikian dilaporkan Al Jazeera.

Moedja Adzim

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here