Isu Politisasi Masjid

by
foto:istimewa

Akhir – akhir ini isu politisasi masjid menjadi viral, seolah – olah masjid menjadi suatu ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan alasan masjid dijadikan sebagai alat dalam memburu kepentingan politik seseorang.

Wartapilihan.com, Jakarta – Hal itu disampaikan Dwi Anggana, Koordinator Lapangan Jaringan Mahasiswa dan Pemuda Islam – NKRI (JAMPI-NKRI). Ia mengatakan, isu politisasi masjid yang sedang diberantas oleh Badan Intelejen Negara (BIN) dan WAKAPOLRI menjadi bentuk kepentingan politik terselubung.

“Dengan alasan adanya berberapa penceramah yang melakukan khutbah yang menyudutkan kaum tertentu, BIN dan POLRI menggunakan DMI melalui pengurus yang disusupkan kedalamnya, mencoba untuk terus menggoreng isu politisasi masjid. Padahal bila kita melihat salah satu tujuan DMI adalah untuk meningkatkan kecerdasan umat. Namun faktanya, BIN dan POLRI melalui DMI mencoba agar mengubah fungsi masjid hanya sebagi tempat ritual ibadah saja,” tutur Dwi, Rabu, (16/5/2018), di Jakarta.

Dwi menjelaskan, dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan, seperti tempat pendidikan, santunan sosial, tempat pengobatan perang, bahkan sampai tempat latihan militer. Di masjid pula nabi memberikan pengarahan dan instruksi untuk pasukan militer yang akan dikirim untuk berperang.

“Oleh karenanya tidaklah heran bila lahir tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam seperti Abu Bakar as-shidiq, Umar bin Khotob, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib,” tegasnya.
JAMPI-NKRI menilai, tidak tepat bilamana Kepala BIN Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Pol. Syafrudin menyusup kedalam DMI, terlebih BIN dan POLRI dalah perangkat Negara yang seharusnya bersikap netral, bukan menggoreng isu terkait politisasi masjid.

“Sebab itu dapat dianggap sebagai kebijakan yang bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila,” tukas Dwi.

Maka dari itu, (JAMPI-NKRI) meminta kepada BIN dan POLRI berhenti masuk dalam masjid dan berhenti menyebarkan isu Politisasi Masjid. Karena itu akan membuat umat Islam kecewa pada kedua Institusi negara yang diamggap sebagai institusi keamanan negara.

“Kami menuntut agar berhenti menggoreng isu Politisasi Masjid oleh BIN dan POLRI. Kami juga meminta bersihkan Dewan Masjid Indonesia dari pengaruh BIN dan POLRI. Kami juga meminta pecat Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan Dan Komjen. Pol. Syafrudin sbg pengurus DMI.

Kami turut mendesak BIN dan POLRI untuk berhenti mengurusi masjid,” pungkasnya.

Sementara itu, Haikal, salah seorang orator mengatakan BIN dan POLRI adalah aparatur keamanan negara, seharusnya bersikap netral dan fokus saja pada ranah yang menggangu ketentraman dan kenyamanan umat beragama dan mengancam kebhinekaan saja, bukan mengurusi dan mengatur-atur masjid.

”Bila Kepala BIN (Jend Pol. Budi Gunawan) dan Wakapolri (Komjen. Pol. Syafruddin) tidak keluar dari DMI dan masih saja menggoreng isu politisasi masjid, maka kami akan terus melakukan aksi massa dalam jumlah yang lebih besar,” ucap Haikal mengakhiri orasinya

 

Eveline Ramadhini