Papua Bergejolak

by

“Biasanya kelompok penyerang ini kerap dimanfaatkan atau memanfaatkan dalam situasi Pilkada. Ada kecenderungan kelompok tertentu memanfaatkan kelompok ini supaya mereka melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu di Pilkada,” ujar Jaka.

Wartapilihan.com, Jakarta — Pembunuhan misterius terjadi terhadap para pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak. Dari informasi masyarakat bahwa pembunuhan terhadap para pekerja proyek Istaka Karya terjadi pada Ahad 2 Desember 2018 di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Koordinator Penegakan Hukum Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menuturkan Komnas HAM memberikan perhatian agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik di Papua. Namun pihaknya tidak dapat berspekulasi terkait motif penembakan yang menewaskan 31 masyarakat sipil tersebut.

“Kami dari Komnas HAM belum dapat menyimpulkan motifnya. Bagi kami, ini adalah problem kemanusiaan. Peristiwa seperti ini juga pernah terjadi di 2014. Namun, hingga kini belum menemukan titik temu penyelesaian masalah,” ujar Amir.

Karenanya, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk melakukan proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan. Mengenai istilah KKB/KKSB (kelompok kriminal bersenjata/kelompok kriminal sipil bersenjata), ia tidak dapat menguraikan mengapa pemerintah belum menyebutnya sebagai teroris separatis.

“Kami tidak dapat menjelaskan mengapa pemerintah belum menggunakan istilah teroris terhadap gerakan separatis yang ada di Papua. Masalah istilah adalah pilihan dari pemerintah,” kata dia.

“Kami berharap LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) juga dapat berjalan bersama. Tentu kami akan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang konsen dalam kasus ini,” sambungnya.

Komnas HAM bersedia memberi masukan kepada pemerintah agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari aspek keamanan saja, tapi juga dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kultural. “Kami akan mengumpulkan informasi dari aparat penegak hukum dan Komnas HAM di Papua. Sehingga kami dapat memberikan analisis dan rekomendasi yang lebih komprehensif,” ujar dia.

Sementara, Pengamat Intelijen Jaka Setiawan menanyakan langkah Kepolisian Negara RI yang telah membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Polri menjelang Pemilu 2019. Selain mencegah aksi teror kelompok kriminal bersenjata, Satgassus juga bertugas menyukseskan pembangunan dan membantu kehidupan sosial di sejumlah wilayah Papua.

“Sekitar 3.500 anggota Satgassus merupakan pasukan gabungan dari Polda Papua, Markas Besar Polri, dan Tentara Nasional Indonesia. Sejak dibentuk enam bulan lalu, operasional Satgassus Papua diperpanjang kembali hingga tiga bulan ke depan,” ujar Jaka.

Jaka menjelaskan, pembentukan Satgassus Papua diinisiasi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Kamavian seiring ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berpotensi mengganggu Pilkada 2018, di antaranya di Kabupaten Puncak Jaya dan Nduga. Satgassus bekerja sama dengan TNI mengejar KKB yang mengganggu keamanan di sejumlah wilayah.

Satgassus Papua juga memastikan program pemerintah di Papua berjalan baik, terutama pembangunan infrastruktur. Satgassus sepatutnya diberlakukan di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, seperti Papua Gangguan keamanan yang menghambat Pilkada 2018 di Papua menunjukkan potensi ancaman KKB masih besar. Namun, anggota Satgassus Papua juga harus menjamin netralitas di Pemilu 2019.

“Kita dukung penegakan hukum dan berharap kasus ini segera diselesaikan agar tidak terjadi eskalasi ancaman yang lebih besar menjelang pemilu 2019,” tutupnya.

Adi Prawira