Rendah, Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri

by
foto:istimewa

“Polri harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah institusi yang berdiri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bertindak profesional semata menurut standar kacamata hukum, bukan alat kekuasaan,” ujar Kamil Pasha.

Wartapilihan.com, Jakarta — Bhayangkara Polri pada tahun 2018 genap menginjak 72 tahun. Dengan slogan Promoter (profesional, modern dan terpercaya), Polri seharusnya menjadi institusi terdepan dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum. Namun, sampai saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat rendah.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Kamil Pasha kepada Warta Pilihan di Jakarta, Kamis (12/7). Menurut dia, kepolisian tidak sulit meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan kecepatan respon (quick respon) dan penanganan terhadap pengaduan/laporan masyarakat.

“Polri mutlak harus equal. Tidak berat sebelah dalam hal penegakkan hukum,” ujar Kamil.

Ia mencontohkan, kasus Habib Rizieq relatif cepat dijadikan tersangka dalam kasus chat palsu. Padahal penyebarnya belum diketahui, butuh waktu 1 tahun untuk menghentikan penyidikan. Kendati sudah menjadi rahasia umum, pihak kepolisian tidak dapat mengumumkan siapa penyebar chat palsu tersebut.

“Sebaliknya, untuk kasus dugaan penodaan agama Islam oleh Sukmawati, dengan banyaknya pelapor, bukti dan saksi, polisi dengan mudahnya menyatakan penyelidikannya tidak dilanjutkan,” sesal Kamil menganalisa kinerja kepolisian.

Selain itu, lanjut Kamil, perkara penodaan agama oleh Ade Armando, setelah ditetapkan sebagai Tersangka, anehnya pihak kepolisian malah memberikan SP3 perkara tersebut karena dianggap bukan tindak pidana. Padahal, perkara sudah masuk ke tingkat penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya.

“Sesuai KUHAP, penyidik telah menganggap adanya tindak pidana. Lebih ironisnya, setelah SP3 tersebut dibatalkan oleh Hakim Praperadilan di PN Jaksel, sampai dengan detik ini perkara Ade Armando tidak juga dilimpahkan ke Kejaksaan,” ungkapnya.

Polri, kata Kamil, harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah institusi yang berdiri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat meningkat jika Polri mampu merespon pengaduan/laporan masyarakat dengan cepat, dan tidak berat sebelah.

“Polri harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah institusi yang berdiri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bertindak profesional semata menurut standar kacamata hukum, bukan alat kekuasaan,” tandasnya.

Sementara itu, permintaan Presiden Jokowi di Perayaan Hari Bhayangkara 2018 di Istora Senayan Jakarta, Polri harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme, perlu disikapi jajaran kepolisian dengan serius. Apalagi pelaksanaan Asian Games tinggal lima pekan lagi. Jaminan keamanan harus benar benar diberikan Polri, terutama kepada atlet dan ofisial asing.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan, pelaksanaan Asian Games akan melibatkan banyak warga negara asing, baik sebagai atlet maupun sebagai offisial. Polri jelas tidak boleh lengah dan ceroboh serta kecolongan.

“Jika Polri lengah dan terjadi aksi teror dipastikan para peserta Asian Games akan ketakutan dan pulang ke negaranya masing masing dan Asian Games akan ditinggal pesertanya. Sebab itu, permintaan Presiden Jokowi adalah sebuah peringatan yang tidak bisa ditawar tawar dan Polri harus bekerja keras mengamankan even Asian Games dari ancaman teror,” ujar Neta di Jakarta, Rabu (11/7).

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap, diulang tahunnya yang ke 72, jajaran kepolisian Republik Indonesia mampu bersikap makin dewasa. Berlaku dan bekerja secara profesional, sesuai perintah konstitusi. Yaitu, Polisi yang mengayomi, melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

“Diulang tahunnya yang ke 72, ini mudah-mudahan jajaran kepolisian, senantiasa diberikan kesuksesan. Terutama dalam mengawal dan menjaga proses demokrasi 2019,” kata Zulhas.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli, usai menghadiri upacara dan Syukuran dalam rangka Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018. Acara tersebut berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Rabu (11/7). Berlaku sebagai inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo. Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR, Ketua DPD, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta sejumlah menteri kabinet Kerja.

Pada pemilu 2019, Ketua MPR berharap Polri bisa bersikap netral dan berperilaku profesional. Memegang teguh merah putih, tidak berpihak pada kelompok tertentu, karena polisi adalah milik semua. Ketua MPR tak lupa menyampaikan selamat, atas keberhasilan perhelatan upacara dan syukuran dalam rangka hari Bhayangkara ke 72.

“Acaranya sangat bagus, terlihat excellent dan well organized,” ujar dia.

Ahmad Zuhdi