Rupiah Terjun Bebas

by
Mata uang rupiah dan dollar. Foto: Istimewa.

Strategi yang dapat dilakukan Jokowi dalam menjaga stabilitas rupiah adalah mengakhiri sistem devisa bebas, melakukan kontrol devisa secara ketat dan melarang sama sekali transaksi dengan mata uang dolar terutama antar BUMN.

Wartapilihan.com, Jakarta –– Anjloknya rupiah hingga Rp 14.391 menjadikan ekonomi Indonesia merosot tajam dan berimbas kepada pemangkasan subsidi pemerintah kepada rakyat. Hal itu mendapat sorotan dari Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.

Ia menuturkan, melemahnya rupiah disebabkan beberapa faktor baik dalam negeri, luar negeri dan kondisi perpolitikan tanah air. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2015 sampai dengam akhir tahun 2017 keadaan neraca eksternal Indonesia (dihitung berdasarkan kurs Rp 14.000 /USD.

Sehingga, terjadi defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif senilai Rp. 727,9 triliun. “Jika ditambah defisit Q1 2018 maka defisitnya mencapai Rp 805,5 triliun,” ujar Daeng ketika dihubungi Warta Pilihan, Rabu (11/7).

Daeng menjelaskan, defisit perdagangan migas secara akumulatif mencapai Rp.249,5 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp.282,6 triliun.

“Selain itu, terjadi defisit dalam transaksi jasa jasa secara akumulatif mencapai Rp. 330,5 triliun. Jika ditambah defisit Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp.350,5 triliun,” katanya.

Adapun defisit pendapatan primer secara akumulatif mencapai Rp. 1.274,1 triliun. Jika ditambah defisit pada Q1 2018 maka nilai defisit mencapai Rp. 1.384,5 triliun. “Sepanjang tahun 2018, defisit perdagangan akan terus berlanjut,” ujarnya.

Sedangkan penyebab dari luar, kata Daeng, terjadi perang dagang oleh ekonomi utama yakni Amerika Serikat terhadap pesaing utama mereka khususnya China. Menurut dia, Amerika Serikat dibawah donald Trump mengambil segala langkah di bidang investasi, perdagangan dan keuangan dalam rangka melinungi ekonomi nasional AS.

“Amerika Serikat melancarkan perang tarif terhadap China, juga terhadap negara negara lain seperti Korea termasuk Indonesia,” jelasnya.

Bahkan, Amerika Serikat telah melakukan berbagai langkah menarik investasi swasta mereka yang ada di luar negeri agar kembali ke Amerika.

“Amerika juga melancarkan strategi meningkatkan suku bung dalam rangka memeroleh tingkat keseimbangan mata uang bagi kebangkitan ekonomi AS,” ungkapnya.

Penyebab politik dari dalam, papar Daeng, kabinet pemerintahan Jokowi kebanyakan diisi oleh para ekonom ultra neoliberal. Mereka sibuk memotong subsidi. Sementara AS dan China terus memperkuat subsidi terhadap ekonomi mereka.

“Para pejabat negara ultra neoliberal mengambil kebijakan menaikkan harga energi khususnya BBM dan listrik yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Sementara, negara lain berfikir bagaimana membuat energi murah agar industri nasional mereka bisa bersaing,” ujarnya.

Menurut dia, menteri kabinet Jokowi membuat jebakan pada pemerintah dengan memasukan uang panas melalui program tax amnesty. Akibatnya, Indonesia menjadi tempat cuci uang dari berbagai kejahatan pajak internasional.

Terlebih, dalam tahun politik, kabinet Jokowi mulai sibuk dengan urusan masing masing, partai masing-masing. Menurut Daeng, program dan proyek strategis nasional akan terabaikan dan rawan korupsi.

“Orang-orang yang berpandangan ultra neoliberal dalam kabinet Jokowi terus secara leluasa membawa negara pada ketergantungan barang impor, dan menyandarkan APBN pada utang luar negeri dan pasar keuangan,” katanya.

Daeng menjelaskan, strategi yang dapat dilakukan Jokowi dalam menjaga stabilitas rupiah adalah mengakhiri sistem devisa bebas, melakukan kontrol devisa secara ketat dan melarang sama sekali transaksi dengan mata uang dolar terutama antar BUMN.

“Pemerintah dapat membatasi aliran uang keluar dari Indonesia, terutama uang yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam dan membatasi uang keluar sama sekali ke luar negeri dari hasil bisnis hajat hidup orang banyak, seperti hasil jual BBM dan hasil jual listrik,” tukasnya.

“Pemerintah juga dapat mengakhiiri semua komitmen perdangan bebas ugal-ugalan dalam ASEAN free trade area (AFTA), dan Asean Free Trade Agreement (FTA) yang menjadi penyebab utama defisit perdagangan barang dan jasa jasa,” saran Daeng.

Perlu Kebijakan Moneter Yang Tepat

Sebagaimana diketahui, pelemahan rupiah terjadi akibat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) sedang tidak bersahabat dengan banyak negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Hingga akhir tahun 2018 The FED berencana untuk menaikkan suku bunganya hingga empat kali.

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi PKS mendorong Bank Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan moneter dan intervensi pasar yang efektif dan tepat sasaran. BI telah mengeluarkan kebijakan preventive, front loading dan ahead the curve dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada Mei lalu. Selain itu, BI juga diharapkan tetap berada di pasar dan melakukan intervensi di pasar obligasi dan valas.

“BI harus punya timing yang lebih cermat, tepat dan dan cepat, karena BI tidak selalu berada di pasar dalam setiap titik dan waktu. BI harus memastikan bahwa jangan sampai kecepatan pelemahan melebihi kecepatan intervensi BI,” sarannya.

Tetapi, lanjut Jazuli, perlu diingat pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal kenaikan suku bunga The Fed, tetapi disumbang juga oleh faktor internal yaitu kinerja perekonomian nasional. Salah satunya adalah kondisi current account barang dan jasa menjadi salah satu pemicu pelemahan rupiah.

“Tren defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembelian terhadap mata uang dolar AS lebih tinggi, dibandingkan dengan rupiah. Solusinya Pemerintah harus meningkatkan ekspor non migas sehingga bisa membantu memperkuat posisi rupiah,” katanya.

Oleh karena itu, BI tidak bisa sendiri dalam menjaga dampak yang ditimbulkan dari pelemahan rupiah saat ini. Perlu ada bauran kebijakan monter dan fiskal (Policy Mix) oleh regulator yang tepat. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dimaksimalkan dalam rangka menjaga neraca pembayaran, cadangan devisa, defisit dan inflasi.

Senada dengan Jazuli, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

“Saya meminta Komisi VI DPR mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan hubungan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju serta mengundang para pengusaha untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia, guna meningkatkan investasi,” ujar Bamsoet.

Ia juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) untuk berkomitmen dalam menjaga stabilitas moneter dan menyiapkan solusi serta langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal serta lebih cermat mengawasi berbagai aspek yang mempengaruhi, mengingat stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting.

Ahmad Zuhdi