Safer Access PMI

by
Arifin Muhammad Hadi, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Markas Pusat PMI. Foto: Istimewa

Indonesia menjadi salah satu negara dalam ASEAN yang ditunjuk oleh Myanmar guna melakukan soft diplomasi.

Wartapilihan.com, Jakarta –Mengirimkan bantuan ke negara yang sedang mengalami konflik terkadang menjadi momok menakutkan sebagian orang. Bahkan tidak jarang mereka yang mendistribusikan bantuan sampai ke perbatasan tempat pengungsian tidak kembali lagi ke tanah air. Entah harus menyogok petugas disana, memberikan rasionalisasi yang dapat diterima atau kabur secara diam-diam.

Kepala Divisi Penanggulangan Bencana markas pusat  PMI Arifin M. Hadi kepada Warta Pilihan menuturkan pengalamannya ketika ditugaskan di Rakhine State. Berikut kisahnya:

Bagaimana pengalaman Anda selama ditugaskan di Myanmar?

Saya pernah kesana tiga bulan, kebetulan dulu kasusnya beda, tetapi sekarang lebih besar karena masalahnya kompleks. Kalau dulu saya smooth, kami bekerjasama dengan Palang Merah Myanmar di Sittwe (Ibu Kota Rakhine State).

Kita bekerjasama dengan mereka termasuk ICRC (Komite Internasional Palang Merah) dalam pelayanan kesehatan, kita bantu mereka ambulan, kemudian pengeboran sumur air, toilet, kemudian pompa air karena ada beberapa daerah listrik tidak begitu lancar. Jadi kita mengarahkan masyarakat untuk menggunakan listrik dengan air yaitu super pompa.

Tahun 2012-2013 kurang lebih ada tiga kali kegiatan di sana. Setelah itu saya belum ke sana lagi, mungkin setelah ini saya kesana untuk monitoring pembangunan rumah sakit. Palang Merah juga masih bekerja sampai sekarang dan kebetulan untuk layanan ini sistemnya sudah terbentuk.

Myanmar ini sebuah konflik yang sangat sensitif, tidak semuanya di medsos itu betul sehingga harus hati-hati.

Dari sisi mana saja?

Dari sisi foto, video dan gambar, kalau kami sebenarnya tidak mau menyoroti hal itu karena instruksi dari KBRI di sana, kita harus menunjukkan netralitas. Sebab, kami di Palang Merah ini benar-benar sangat menjaga netralitas dari kedua belah pihak.

Bagaimana kendala memasuki wilayah konflik disana? Seperti saat kejadian Topan Nargis.

Oooo nggak, kita tidak pernah dipersulit. Kalau yang Nargis kita sendiri malah mengirim lewat pemerintah, PMI sendiri juga mengirim melalui Federasi (IFRC/International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). Kita 6 bulan operasi di sana; operasi layanan kesehatan dan juga operasi air.

Tidak ada sama sekali kendala?

Bukannya kendala. Tetapi karena kita memiliki perwakilan organisasi di sana, ada Palang Merah setempat kita harus melaporkan dan itu menjadi bagian yang kita sebut namanya Safer Access. Untuk mendapatkan akses kita harus menjaga safety, security juga legitimasi dan itu sangat penting.

Kami tidak mau berbenturan dengan sistem yang sudah dibangun oleh mereka (Palang Merah Myanmar) di sana. Jadi ini yang menjadi konsep kami dan syukur alhamdulillah kita diterima oleh pemerintah baik nasional maupun distrik sana.

Faktor apa yang dapat meyakinkan pemerintah?

Kita juga harus memahami masalahnya. Masalah mereka juga kompleks, sulit dan kemungkinan kalau kita memiliki masalah yang sama dengan mereka kita juga kesulitan. Jadi hal terbaik adalah kita memberikan bantuan dan kita juga memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara yang sedang mengalami konflik.

Karena yang dibantu di sana bukan Rakhine saja, Rohingya juga di cover. Sehingga harus imbang. Ketika kita datang, kita sudah di back up disana. Kita tidak terlalu sulit dan kita juga berusaha untuk menyediakan pengadaan lokal.

Maksudnya pengadaan lokal?

Kita bawa uang, kalau kita perlu beras kita beli di sana, perlu dirigen, bahan-bahan terpal, dan lain-lain. Ini juga untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar.

Apa kendala lain disana?

Kita terkadang mengalami kesulitan database karena tiba-tiba banyak yang melakukan eksodus dari Bangladesh. Kalau sekarang kita fokus dengan arahan Ketua Umum (Jusuf Kalla), rumah sakit kita akan kawal. Bicara muslim bukan Rohingya saja, orang Rakhine juga ada yang muslim.

Bagaimana tantangannya?

Iya misalkan 1 shelter kapasitas 3.000 tapi ada 6.000, itu pasti pasokan airnya kurang, pemukimannya kurang, sanitasi air kurang. Ini akhirnya menjadi masalah. Tetapi setelah itu kita koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menambah jumlah toilet baru. KBRI di sana tahu apa yang kami lakukan, kita selalu melaporkan dan itu mekanisme yang kita selalu lakukan.

Pemerintah disana mulai menutup diri karena demonstrasi di Indonesia dan negara lain?

Pemerintah di sana sangat percaya terhadap Indonesia. Saya pernah mendatangi Maungdaw (salah satu kota/kabupaten di Rakhine State) bertemu dengan para Buddhis dan mereka menyayangkan kalau kita terlalu berlebihan. Video yang ada di medsos malah menambah runyam. Seharusnya lihat dulu konteksnya apa. Jangan sampai bakar bendera, lempar bom molotov. Tetapi mereka masih percaya Indonesia mampu menyelesaikan masalah.

Artinya selama ini Indonesia masih diberikan kepercayaan di Asia. Menurut saya, kalau mereka semakin ditekan mereka juga punya kekuatan. Secara internal saya bingung apabila banyak hujatan-hujatan yang berlebihan.

Bagaimana kesan dengan para pengungsi?

Tentu mereka datang ke tempat baru dengan waktu yang lama dan pasti lapar. Mereka pasti perlu air sementara di tempat lokal yang mereka tempatkan tidak siap. Sebatas saya di sana, mereka diberikan bantuan oleh pemerintah untuk sementara mereka tinggal dan selebihnya mereka tinggal di tempat-tempat pengungsian.

Berapa kapasitas satu shelter disana?

Jumlahnya tergantung, kadang mereka ada yang ingin satu KK (Kepala Keluarga), satu lokasi.

Apa pesan untuk lembaga kemanusiaan lain/NGO?

Kita tetap membawa merah putih, membantu saudara-saudara kita di Rohingya, tetapi juga kita harus dengan cara-cara yang bermartabat. Artinya kita terus berusaha, organisasi yang sudah berada disana harus menenangkan massa yang ada di Indonesia.

Kita ingin melihat situasi secara jernih, supaya mekanisme bantuan ke sana nantinya bisa terus lancar. Jangan sampai Indonesia mendapatkan preseden buruk. Kepercayaan yang sudah diberikan harus tetap dimanfaatkan. Sentimen keagamaan menurut saya manusiawi, tetapi kita dapat melihat negara yang mengalami konflik berkepanjangan itu mereka kesulitan, itu yang harus dipahami.

Kita harus memberikan sebuah solusi bukan hanya menyalahkan, bukan hanya menghujat. Kami Palang Merah tidak hanya bekerja untuk Rohingya, tapi juga Rakhine. Saya pikir langkah pemerintah sudah tepat dan upaya ini harus dikawal betul. Akses yang diberikan oleh komunitas muslim atau non muslim ini harus digunakan sebaik-baiknya yang penting akses bantuan ini tercapai lalu sambil berjalan kita mengatasi mereka atas masalah itu.

Ahmad Zuhdi