Ta’wil Demokrat Dua Kaki

by
SBY dan Prabowo. Foto: Istimewa

Partai Demokrat komitmen mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Belum ada perubahan sikap apapun terhadap keputusan tersebut hingga masa kampanye berakhir.

Wartapilihan.com, Jakarta — Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kembali menyambangi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Komplek Mega Kuningan, Jakarta Selatan guna membahas strategi pemenangan di 2019 dan solusi pemerataan lapangan kerja.

“Setiap partai punya kedaulatan. Demokrat juga punya kedaulatan dan urusan internal biarkan kami yang akan membahasnya dengan baik sesuai dengan mekanisme dan juga kelaziman yang berlaku di partai kami,” ujar Ketua Kogasma Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) usai Prabowo menyampaikan hasil pertemuan di kediaman SBY, Rabu (12/9).

Hal itu disampaikan AHY terkait polemik yang mengatakan Partai Demokrat bermain dua kaki. Dimana artikulasi publik berada di pihak koalisi dan pihak lawan. “Yang jelas kalau harus mengatakan dua kaki, iya memang harus dua kaki, kalau satu kaki pincang dong,” ujar AHY berseloroh.

Karena itu, ia menegaskan Partai Demokrat komitmen mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Belum ada perubahan sikap apapun terhadap keputusan tersebut hingga masa kampanye berakhir.

“Yang jelas tidak akan berubah, Partai Demokrat akan bersama-sama Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk bisa menyukseskan beliau-beliau ini menjadi pemimpin yang amanah dan adil untuk kita semua,” tandasnya.

Syahdan, pernyataan AHY digoreng (framing) media mainstream bahwa AHY membebaskan kader Demokrat bebas menentukan sikapnya pada Pilpres 2019. Namun, kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menentukan sikap mendukung Prabowo-Sandi. Blunder?

“Ini kan demokrasi. Bahkan sebelum kami mengambil sikap mendukung Prabowo-Sandi, DPP meminta kepada pengurus di tingkat provinsi (DPD) melakukan polling. Mayoritas meminta kepada DPP mendukung Prabowo-Sandi,” ujar Jansen dalam diskusi Apa Kabar Indonesia pagi ini, Kamis (13/9).

“Namun seperti Papua, memang meminta kepada DPP atas nama politik identitas disana, mengarahkan dukungan kepada pak Jokowi saja,” sambung dia.

Jansen menjelaskan, anomali tersebut juga terjadi di Jawa Barat. 90 persen polling internal menyatakan DPD Jabar mendukung Prabowo. Padahal, terdapat Dedi Mizwar sebagai Ketua Majelis Pertimbangan sebagai antitesa Prabowo Subianto.

“Sama seperti di Banten. Tapi kalau Papua memang sejak awal sudah tersentral. Bahkan di awal koalisi, kami menyampaikan kepada Pak Prabowo ada dinamika dalam Partai Demokrat,” ungkap Jansen.

Karena itu, ia menghimbau kepada Prabowo agar turut bermain dua kaki. Maksudnya? “Satu pikiran bapak di Gerindra, satu lagi di Demokrat. Jangan nanti ketika Pak Prabowo keliling kampanye bilang pilih caleg dari Gerindra, tidak boleh. Sampaikan juga pilih caleg dari Demokrat,” kata Jansen.

Jansen menambahkan, hal itu dilakukan mengingat regulasi pemilu yang mengharuskan partai memiliki 4% parliamentary threshold agar dapat lolos ke Senayan dan menguatkan bargaining koalisi.

“Mungkin partai lain belum sadar. Kesadaran ini awalnya datang dari Demokrat. Di satu sisi kita harus sukses partainya menuju parlemen, tidak boleh almarhum. Kedua, kewajiban kami harus menyukseskan pak Prabowo menuju istana. Jadi, harus simultan,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wasekjen Partai Gerindra Taufik Riyadi menuturkan, komunikasi intens antar partai koalisi penting dilakukan untuk menyamakan frekuensi dan strategi kemenangan di 2019.

“Sepanjang menuju penetapan Pak Prabowo dan Bang Sandi sebagai Capres-Cawapres, kami selalu melakukan pertemuan membentuk tim kampanye, menyusun agenda dan tentu Pak Prabowo meminta kader terbaik Demokrat untuk dapat bergabung. Bukan hanya dalam struktur, tapi ada tim pakar tersendiri,” ujar dia.

Menurutnya, dalam sistem pileg dan pilpres yang digelar secara bersamaan dinamika seperti di atas tidak aneh terjadi. “Sebab, itu preferensi orang. Memilih sesuai pandangan pribadinya. Kita tidak perlu berdebat jauh, karena statement Partai Demokrat sudah jelas punya kelaziman dan kedaulatan sendiri,” pungkasnya.

Ahmad Zuhdi